PINRANG 13 News : Pemerintah Kabupaten Pinrang menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dukungan itu disampaikan Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid saat mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Penyaluran BBM dan LPG Bersubsidi secara daring, Senin (14/9). Rakor dipimpin langsung Gubernur Sulsel A. Sudirman Sulaiman.
Rakor ini digelar sebagai respons atas persoalan antrean dan ketersediaan BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Sulsel beberapa waktu terakhir.
Usul Tambah Kuota 30 Persen
Dalam arahannya, Gubernur Sudirman meminta evaluasi kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun bensin, dengan melihat kondisi riil di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah perpindahan konsumen antarwilayah akibat perbedaan harga.
“Untuk itu Pemprov Sulsel telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 30 persen kepada Pemerintah Pusat dan Pertamina agar kebutuhan masyarakat lebih terakomodasi,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan. Pertamina didorong menghubungkan sistem pemantauan CCTV SPBU ke posko bersama yang melibatkan Pemprov, TNI, Polri, dan Kejaksaan. Tujuannya agar penyaluran bisa dipantau secara terbuka dan real time.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan, seperti pengisian berulang, kendaraan modifikasi, hingga praktik pelangsiran menggunakan jeriken.
Untuk LPG tabung 3 kg, pengawasan juga akan diperkuat agar benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Jika di lapangan terjadi kekurangan, opsi penambahan kuota akan dipertimbangkan.
Gubernur meminta setiap kebijakan baru, termasuk rencana penerapan sistem barcode, dikaji mendalam agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pengguna kendaraan roda dua.
Bupati Irwan Hamid menegaskan ketersediaan energi bersubsidi sangat berpengaruh pada mobilitas, distribusi barang, usaha, hingga pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Pinrang siap mendukung penuh upaya Pemprov Sulsel dalam mengamankan proses distribusi BBM dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Kita berharap masyarakat dapat memperoleh BBM dan LPG sesuai kebutuhannya dengan proses yang tertib dan tidak menyulitkan,” kata Irwan.
Ia juga memastikan Pemkab Pinrang siap berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk melakukan pemantauan dan menyampaikan kondisi di lapangan agar persoalan bisa segera ditindaklanjuti.
“Kita ingin kebijakan dan pengawasan yang dilakukan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG bersubsidi karena adanya penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran,” lanjutnya.
Rakor juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta penyediaan ruang pengaduan bagi masyarakat.
Pemkab Pinrang berharap dengan langkah tersebut ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi tetap terjaga, distribusi semakin tertib, dan masyarakat tidak terbebani antrean maupun kelangkaan.
Keberhasilan pengelolaan subsidi, menurut Pemkab, bukan hanya diukur dari tersalurkannya kuota, tetapi dari kemudahan, keadilan, dan ketepatan sasaran bagi penerima manfaat. (*)
