Pinrang 13 News : Sengketa penguasaan lahan seluas 2,8 hektare di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, kembali memanas. Setelah sebelumnya bergulir dalam dua perkara perdata hingga tingkat banding, persoalan ini kini berlanjut ke ranah pidana.
Kaseng, yang mengaku telah menguasai dan mengelola secara fisik lahan tersebut sejak tahun 1990, melalui kuasa hukumnya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas atas dugaan tindakan memasuki lahan serta melakukan penanaman tanpa izin.
Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Kaseng, Moh. Maulana, S.H., M.H., saat ditemui di kantornya, Sabtu (21/11/2026).
Kronologi Penguasaan dan Dugaan Penanaman
Moh. Maulana menjelaskan bahwa sengketa ini bukan persoalan baru. Selama kurang lebih 36 tahun, Kaseng menggarap dan merawat kebun seluas 2,8 hektare tersebut tanpa pernah menyerahkan penguasaannya kepada pihak lain. Lahan yang berada di sisi timur aliran sungai itu berbatasan dengan tanah milik Imari, Lapatang, dan Hartono.
Persoalan di lapangan mulai mencuat pada 5 Mei 2026. Saat itu, Hasnawati,anak dari Lainang Bin Labokong,bersama cucunya, Haris Munandar, diduga memasuki lokasi dan menanam empat bibit pohon kelapa dengan alasan tanah tersebut milik Lainang. Merasa keberatan, Kaseng pun melaporkannya ke Polres Pinrang.
Aktivitas serupa disebut kembali terjadi pada 18 November 2026, ketika pihak yang dilaporkan diduga menanam jagung di atas lahan yang sama. Padahal, pihak Kaseng mengklaim telah berulang kali meminta agar aktivitas penanaman dihentikan dan tanaman dipindahkan, namun tidak diindahkan.
Riwayat Perkara Perdata
Sebelum masuk ke ranah pidana, objek lahan tersebut telah menjadi perkara perdata di Pengadilan Negeri Pinrang pada 2024. Lainang tercatat mengajukan dua gugatan terhadap Kaseng dengan nomor perkara 3/Pdt.G/2024/PN Pin dan 20/Pdt.G/2024/PN Pin.
Dalam kedua perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan eksepsi pihak Kaseng. Lainang kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 317/PDT/2025/PT MKS kembali menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Bagi pihak Kaseng, rangkaian proses peradilan tersebut menjadi dasar agar seluruh pihak menahan diri dari tindakan sepihak dan menghormati mekanisme hukum yang berlaku.
Langkah Hukum dan Dasar Rujukan
Melalui Kantor Hukum Batara Justitia Associate & Legal Consult, Makassar, pihak Kaseng mendorong agar laporan pidana ini ditangani secara serius oleh Satreskrim Polres Pinrang.
Kuasa hukum Kaseng lainnya, Muzakkir Ahmad, S.H., menilai ada sejumlah ketentuan hukum yang relevan untuk didalami penyidik, di antaranya:
Pasal 257 ayat (1) KUHP Nasional terkait dugaan memasuki pekarangan tertutup milik orang lain secara melawan hukum.
Pasal 2 Perppu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
Sebagai bukti awal, pihak Kaseng telah menyerahkan dokumentasi foto tanaman jagung di lokasi serta Berita Acara Pengecekan Lokasi dari Lurah Tellumpanua yang mendukung klaim penguasaan fisik lahan oleh Kaseng sejak 1990.
Harapan Kepastian Hukum
Pihak kuasa hukum berharap Satreskrim Polres Pinrang segera melakukan pemeriksaan, mengumpulkan alat bukti, serta memanggil para pihak terkait secara profesional dan objektif.
“Jangan sampai persoalan yang telah berulang kali menempuh proses hukum justru terus memunculkan tindakan sepihak di lapangan. Kami berharap kepolisian memberikan perhatian serius dan memproses laporan ini secara profesional, objektif, serta berdasarkan alat bukti,” ujar pihak kuasa hukum.
Setelah 36 tahun mengelola lahan tersebut, Kaseng berharap mendapatkan kepastian hukum agar sengketa tidak terus berlarut-larut dan dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku(*)


















