Hasnawati, Bantah Klaim Penguasaan Lahan 36 Tahun Oleh Lakaseng, Dia Baru Masuk Sekitar 2010″Awalnya Hanya Diberi Izin Menggarap”

  • Bagikan

 

Sidrap 13 News : Klaim penguasaan lahan selama 36 tahun yang disampaikan pihak Lakaseng dalam sengketa tanah seluas 2,8 hektare di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dibantah tegas oleh Hasnawati, anak dari Lainang yang diberi kuasa untuk mengurus persoalan tersebut.
Hasnawati menegaskan, cerita mengenai penguasaan lahan selama 36 tahun tidak sesuai dengan fakta yang diketahui keluarganya. Menurutnya, Lakaseng baru mulai memasuki dan menggarap lahan tersebut sekitar tahun 2010, setelah mendapat izin dari kedua orang tuanya, Lainang dan istrinya.

banner 300x600

Ia menceritakan, saat itu Lakaseng yang merupakan saudara kandung ibunya baru saja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai sopir di perusahaan Antariksa. Dalam kondisi tersebut, Lakaseng datang mengeluhkan nasib keluarganya kepada ibu Hasnawati.

“Deng, agana upanreangngi anakku, laipecatka okko Antariksa,” demikian ucapan Lakaseng yang menurut Hasnawati berarti, “Kak, bagaimana saya memberi makan anak-anak saya, saya sudah dipecat dari Antariksa.”

Mendengar keluhan tersebut, ibu Hasnawati merasa iba dan menawarkan kesempatan kepada Lakaseng untuk menggarap tanah milik suaminya, Lainang.

“Ibu saya mengatakan, jangan khawatir. Kalau kamu mau bekerja, di atas ada tanah milik Pak Lainang. Silakan digarap asalkan mau bekerja. Tawaran itu juga disetujui oleh bapak saya,” ungkap Hasnawati.

Seiring berjalannya waktu, bukan hanya Lakaseng yang menggarap lahan tersebut. Hasnawati menyebut terdapat empat bersaudara yang pernah menggarap objek tanah yang sama, yakni Lakaseng, Latenggang, La Teppo, dan Lahapi. Bahkan, Lahapi disebut masih menggarap bagian tanah di sebelahnya hingga saat ini.

Menurutnya, keempat orang tersebut masuk menggarap setelah memperoleh izin dari kedua orang tuanya sebagai pemilik tanah yang luas keseluruhannya disebut mencapai sekitar 7,8 hektare.
“Yang menjadi tanda tanya kami, mengapa hanya Lakaseng yang mengaku membeli tanah, sementara saudara-saudaranya yang lain mengakui bahwa mereka hanya menggarap?” ujarnya.

Hasnawati mengaku keluarga tidak pernah menyangka bahwa niat baik orang tuanya memberikan kesempatan kepada saudara untuk bekerja justru berujung pada klaim kepemilikan tanah.
Ia menegaskan, keberadaan tanaman dan aktivitas penggarapan oleh orang-orang yang diberi izin tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti kepemilikan tanah.

“Tidak ada yang salah dengan penanaman yang dilakukan oleh orang-orang yang diberi kesempatan bekerja oleh orang tua kami. Mereka sudah menikmati hasilnya cukup lama. Namun, menurut kami, sudah saatnya lahan itu dikembalikan kepada pemiliknya,” tegasnya.

PBB SEMPAT BERUBAH NAMA, KELUARGA AJUKAN KEBERATAN

Hasnawati juga mengungkapkan, persoalan ini mulai mencuat setelah keluarga mendapati salah satu dari lima dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dibayarkan atas nama Lainang berubah menjadi atas nama Lakaseng.

Menurutnya, perubahan tersebut diduga didasarkan pada surat keterangan jual beli di bawah tangan.

Merasa tidak pernah melakukan transaksi penjualan tanah, Lainang kemudian mengajukan keberatan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Hasilnya, pada tahun berikutnya, PBB tersebut kembali tercatat atas nama Lainang. Dengan demikian, menurut Hasnawati, hanya selama satu tahun PBB atas objek yang dipersoalkan sempat tercatat atas nama Lakaseng.

Persoalan kemudian dibawa ke tingkat kelurahan untuk dimediasi.

Hasnawati mengungkapkan, dalam mediasi pertama, Lakaseng memperlihatkan surat keterangan jual beli yang seolah-olah menunjukkan bahwa Lainang telah menjual tanah seluas satu hektare kepadanya.

Pada mediasi kedua, kembali diperlihatkan surat keterangan jual beli lainnya yang juga menyebut adanya transaksi tanah seluas satu hektare.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi kami, kedua surat keterangan jual beli tersebut diterbitkan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Bagaimana bisa ada dua transaksi berbeda dengan tanggal penerbitan yang sama?” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini pihak kelurahan, kecamatan, maupun sejumlah orang yang pernah mendapat penjelasan dari Lakaseng, menurut pengetahuan keluarganya, memahami bahwa Lakaseng mengaku membeli tanah tersebut, bukan sebagai orang yang pertama kali membuka lahan.

DUA KALI PERSIDANGAN, HASILNYA NO

Sementara itu, kuasa hukum Lainang, Muh. Idrus SH, membenarkan bahwa persoalan sengketa tanah tersebut telah melalui dua tahapan persidangan, yakni di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Menurutnya, kedua putusan perkara tersebut sama-sama menyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan NO merupakan putusan mengenai aspek formal gugatan dan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penetapan siapa pemilik sah objek tanah yang disengketakan.

LAPORAN DUGAAN SUMPAH PALSU MASIH DALAM PENYELIDIKAN

Di sisi lain, melalui kuasa hukum Lainang, Saparuddin, SH, disampaikan bahwa Hasnawati yang telah menerima Surat Kuasa Khusus dari Lainang sejak 25 Februari 2026 telah melaporkan dugaan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu di muka persidangan.

Saparuddin SH menyebut laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan di Polres Pinrang. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, menurutnya, telah selesai dilakukan.

“Kami meminta agar laporan ini segera ditindak lanjuti oleh Polres Pinrang. Bukan hanya karena laporan ini sudah cukup lama berjalan, tetapi kami menilai keterangan saksi dan alat bukti yang telah disampaikan sudah cukup untuk menjadi dasar bagi penyidik melakukan langkah hukum selanjutnya,” tegas Saparuddin.

Pihak Lainang berharap kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan dengan memeriksa seluruh bukti serta keterangan para pihak.

Sengketa ini kini bukan hanya menyangkut klaim penguasaan tanah, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul surat keterangan jual beli, dasar perubahan administrasi PBB, serta perbedaan keterangan mengenai awal mula penguasaan lahan.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai bantahan Hasnawati dan pihak Lainang masih merupakan versi salah satu pihak yang bersengketa. Konfirmasi dan klarifikasi dari Lakaseng maupun kuasa hukumnya tetap diperlukan agar pemberitaan ini berimbang dan memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan hak jawabnya. ( Redaksi )

banner 970x200Example 728x250
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *