Jambore Pelayanan Publik Ujungloe, Pemkab Bulukumba Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kerjasama Multipihak

  • Bagikan

Bulukumba,– Momentum Jambore Pelayanan Publik (JPP) di Kecamatan Ujung Loe yang dipusatkan di Lapangan Desa Padangloang, tidak hanya dimanfaatkan untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bulukumba, Rabu, 18 November 2026.

banner 300x600

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Pemerintah Kabupaten Bulukumba menggelar kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi multistakeholder serta penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak.

Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan menyamakan langkah berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, perlindungan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam momentum tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf juga melakukan penandatanganan delapan kesepakatan bersama dengan sejumlah lembaga dan instansi, yakni DPRD Kabupaten Bulukumba terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Polres Bulukumba dan Kodim Bulukumba terkait sinergi keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan pelayanan publik.

Selanjutnya, kerja sama dengan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Agama Bulukumba dalam peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik; Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan kegiatan keagamaan; serta Baznas Kabupaten Bulukumba dalam sinergi program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Berikutnya, Aisyiyah Bulukumba terkait pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan di Kabupaten Bulukumba.

Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat keterlibatan berbagai unsur, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, maupun media, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Ketua Panitia JPP, Andi Uke Indah Permatasari, yang juga Kadis Kominfo Bulukumba mengatakan bahwa pelaksanaan Jambore Pelayanan Publik juga terus berkembang menjadi ruang interaksi dan kegiatan masyarakat yang lebih luas.

“Tidak hanya menghadirkan berbagai gerai pelayanan dari perangkat daerah dan instansi lainnya, JPP juga diisi dengan dialog publik, kegiatan edukasi, serta persembahan seni budaya dan hiburan yang melibatkan para siswa di kecamatan setempat, termasuk jajanan UMKM,” ungkapnya.

Kehadiran berbagai kegiatan tersebut menjadikan Jambore Pelayanan Publik sebagai ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus wadah partisipasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.

Melalui Jambore Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mendorong agar pelayanan pemerintahan tidak hanya hadir dalam bentuk administrasi dan layanan teknis, tetapi juga melalui kegiatan yang memperkuat kolaborasi, kepedulian sosial, perlindungan masyarakat, serta pelestarian seni dan budaya daerah.(*)

Jambore Pelayanan Publik Ujungloe, Pemkab Bulukumba Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Kerjasama Multipihak

Bulukumba,– Momentum Jambore Pelayanan Publik (JPP) di Kecamatan Ujung Loe yang dipusatkan di Lapangan Desa Padangloang, tidak hanya dimanfaatkan untuk mendekatkan berbagai layanan pemerintahan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bulukumba, Rabu, 18 November 2026.

Melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Pemerintah Kabupaten Bulukumba menggelar kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi multistakeholder serta penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah pihak.

Rapat koordinasi tersebut menjadi wadah untuk memperkuat sinergi dan menyamakan langkah berbagai pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, perlindungan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam momentum tersebut, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf juga melakukan penandatanganan delapan kesepakatan bersama dengan sejumlah lembaga dan instansi, yakni DPRD Kabupaten Bulukumba terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Polres Bulukumba dan Kodim Bulukumba terkait sinergi keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan pelayanan publik.

Selanjutnya, kerja sama dengan Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Agama Bulukumba dalam peningkatan pelayanan hukum dan pelayanan publik; Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba terkait penyelenggaraan pelayanan publik dan kegiatan keagamaan; serta Baznas Kabupaten Bulukumba dalam sinergi program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Berikutnya, Aisyiyah Bulukumba terkait pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan dan pemberdayaan klien pemasyarakatan di Kabupaten Bulukumba.

Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat keterlibatan berbagai unsur, baik pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, maupun media, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan masyarakat.

Ketua Panitia JPP, Andi Uke Indah Permatasari, yang juga Kadis Kominfo Bulukumba mengatakan bahwa pelaksanaan Jambore Pelayanan Publik juga terus berkembang menjadi ruang interaksi dan kegiatan masyarakat yang lebih luas.

“Tidak hanya menghadirkan berbagai gerai pelayanan dari perangkat daerah dan instansi lainnya, JPP juga diisi dengan dialog publik, kegiatan edukasi, serta persembahan seni budaya dan hiburan yang melibatkan para siswa di kecamatan setempat, termasuk jajanan UMKM,” ungkapnya.

Kehadiran berbagai kegiatan tersebut menjadikan Jambore Pelayanan Publik sebagai ruang pertemuan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus wadah partisipasi, kreativitas, dan pengembangan potensi lokal.

Melalui Jambore Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus mendorong agar pelayanan pemerintahan tidak hanya hadir dalam bentuk administrasi dan layanan teknis, tetapi juga melalui kegiatan yang memperkuat kolaborasi, kepedulian sosial, perlindungan masyarakat, serta pelestarian seni dan budaya daerah.(*)

banner 970x200Example 728x250
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *