Pinrang 13 News : Pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal inilah yang menjadi perhatian Bupati Pinrang H.A. Irwan Hamid, S.Sos saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11).
Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BPKP dan LKPP ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan bagi pemerintah daerah dalam meminimalkan potensi penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan.
Bupati Irwan mengungkapkan bahwa kegiatan ini penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Dirinya berharap, melalui penguatan koordinasi dan pengawasan seperti ini, kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pinrang semakin baik.
Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga, serta pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan, serta sejumlah pejabat dari unsur pengawasan dan pelayanan publik tingkat provinsi.
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Pinrang H.Nasrun Paturusi, Sekretaris Daerah A.Calo Kerrang, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.(*/)
